KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perusahaan perlu menentukan pilihan di antara berbagai metode akuntansi yang berbeda-beda dalam melakukan pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangannya. Pilihan-pilihan ini ditentukan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, mencerminkan kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut.

Kebijakan tersebut paling tepat didefinisikan oleh Accounting Principles Board dengan Opini No.22, Pengungkapan dari Kebijakan yang disetujui (April 1972) paragraph 6 :

Kebijakan akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

1) Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

2) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

3) Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.

Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

 

Keanekaragaman Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapannya

Tugas interpretasi laporan keuangan sulit dilaksanakan jika menggunakan berbagai kebijakan beberapa bidang (akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan lain-lain) atau wilayah akuntansi yang berbeda (wilayah akuntansi per negara, kumpulan negara dan lain-lain)

Di dunia belum ada sebuah daftar tunggal kebijakan akuntansi dapat digunakan bersama-sama, sehingga para pemakai dapat memilih dari daftar tunggal itu, sehingga perbedaan pilihan kebijakan berdasar pertimbangan kejadian, syarat dan kondisi yang serupa.

Contoh berikut adalah bidang yang menimbulkan perbedaan kebijakan akuntansi dan karena itu diperlukan pengungkapan atas perlakuan akuntansi terpilih:

Umum

  • Kebijakan konsolidasi
  • Konversi atau penjabaran mata uang asing meliputi pengakuan keuntungan dan kerugian pertukaran
  • Kebijakan penilaian menyeluruh seperti harga perolehan, daya beli umum, nilai penggantian
  • Peristiwa setelah tanggal neraca
  • Sewa guna usaha, sewa beli atau transaksi cicilan dan bunga
  • Pajak
  • Kontrak jangka panjang
  • Franchise atau waralaba

Aktiva

  • Piutang
  • Persediaan (persediaan dan barang dalam proses) dan beban pokok penjualannya
  • Aktiva dapat disusutkan dan penyusutan
  • Tanaman belum menghasilkan
  • Tanah yang dimiliki untuk pembangunan dan biaya pembangunan
  • Investasi pada anak perusahaan, investasi dalam perusahaan asosiasi dan investasi lain
  • Penelitian dan pengembangan
  • Paten dan merek dagang
  • Goodwill

Kewajiban dan Penyisihan

  • Jaminan
  • Komitmen dan kontinjensi
  • Biaya pensiun dan tunjangan hari tua
  • Pesangon dan uang penggantian

Keuntungan dan kerugian

  • Metode pengakuan pendapatan
  • Pemeliharaan, reparasi-perbaikan (repairs), dan penyempurnaan – penambahan (improvement)

Untung-rugi penjualan aktiva

  • Akuntansi Dana, wajib atau tak wajib, termasuk pembebanan dan pengkreditan langsung ke perkiraan surplus

 

Kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Perbedaan besar masih terjadi dalam bentuk, kejelasan dan kelengkapan pengungkapan yang ada dalam suatu negara maupun antar negara atas kebijakan akuntansi harus diungkapkan. Dalam sebuah laporan keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan sementara kebijakan akuntansi yang penting lain tidak diungkapkan.

Bahkan pada negara-negara yang mewajibkan pengungkapan atas kebijakan akuntansi penting, tak selalu tersedia pedoman yang menjamin keseragaman metode pengungkapan. Pertumbuhan perusahaan multinasional dan pertumbuhan teknologi keuangan internasional telah memperbesar kebutuhan keseragaman laporan keuangan melewati batas negara.

Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan perlu diungkapkan, dampak perubahan secara kuantitatif harus dilaporkan.

Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang .

 


PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 1

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 terdiri dari paragraf 15-22. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1-14 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Informasi Keuangan.

  • Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi adalah kelangsungan usaha dan dasar akrual. Jika asumsi dasar akuntansi tersebut telah dipatuhi dalam laporan keuangan, pengungkapan atas asumsi tersebut tidak diperlukan. Bila asumsi dasar akuntansi tersebut tidak diikuti, maka penyimpangan tersebut harus diungkapkan bersama dengan alasannya.
  • Pertimbangan sehat, substansi mengungguli bentuk dan materialitas harus menjadi pertimbangan pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
  • Laporan keuangan harus mencantumkan pengungkapan jelas ringkas dari semua kebijakan akuntansi penting terpilih-digunakan .
  • Pengungkapan kebijakan akuntansi penting terpilih digunakan harus merupakan bagian integral laporan keuangan. Kumpulan kebijakan-kebijakan tersebut lazimnya diungkapkan pada suatu tempat tertentu dalam Laporan Keuangan.
  • Perlakuan salah atau tidak tepat atas komponen neraca, laporan laba rugi atau laporan lain tidak diperbaiki oleh pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih-digunakan dan atau tidak diperbaiki dalam catatan atas laporan keuangan atau penjelasan tambahan.
  • Laporan keuangan harus memperlihatkan hubungan informasi dengan periode sebelum dan setelahnya.
  • Perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material periode sekarang atau dapat berpengaruh material periode yang akan datang harus diungkapkan bersama alasannya. Pengaruh perubahan, jika material, harus diungkapkan secara kuantitatif.

 

Berikut ini kebijakan akuntansi  yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan yang dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a)      Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang ditetapkan oleh Bapepam bagi perusahaan manufaktur yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas, dan dilaporkan dalam Rupiah. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah.

b)      Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara kas meliputi kas, bank dan investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

 

c)      Piutang

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya piutang tersebut pada akhir periode yang bersangkutan.

d)     Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang mempunyai hubungan istimewa/afiliasi. Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah :

  • perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, denga perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
  • perusahaan asosiasi (associated company);
  • perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
  • karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
  • perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) dan (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

e)      Uang Muka

Uang muka pembelian aktiva tetap seperti : disk ang tank amonia, reaktor, kendaraan, pendingin, AC, genset dan lain-lain yang dicatat secara terpisah dari aktiva tetap

f)       AKtiva Tetap

  • Pemilikan langsung

Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan.

Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi periode yang bersangkutan.

  • Sewa Guna Usaha

Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai capital lease apabila memenuhi criteria sebagai berikut :

  • Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
  • Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewa guna usaha beserta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.
  • Masa sewa guna usaha minimal dua tahun

Transaksi sewa guna usaha yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease).

g)      dll.

 

About these ads